review jurnal hukum perikatan

Review jurnal

Hukum Perikatan Dalam Kegiatan Ekonomi

Yusmedi Yusuf

Abstraksi

Kegiatan perekonomian banyak menggunakan ketentuan hokum perikatan yang timbul dari perbuatan hokum perdata. Perbuatan hokum yang banyak mengandung aspek ekonomis atau perbuatan hukum. Dasar hukum perikatan terdapat dalam kitab undang- undang Hukum perdata (KUHPER) dan kitab undang –undang Hukum Dagang (KUHD) serta Undang-Undang khusus yang timbul dalam perkembangan perekonomian di masyarakat. Hukum perikatan banyak digunakan dalam hubungan hukum dimasyarakat.

Pendahuluan

Hukum bertujuan mengatur berbagai kepentingan manusia dalam rangka pergaulan hidup dimasyarakat. Kepentingan masyarakat begitu luas dari kepentingan antar pribadi, pribadi dengan masyarakat dan masyarakat dengan Negara. Hokum perikatan yang terdapat dalam buku III kitab Undang-Undang Hukum perdata merupakan hokum yang bersifat khusus dalam melakukan perjanjian dan perbuatan hukum yang bersifat ekonomis. Hukum perikatan mengandung asas yaitu asas konsensualitas dan asas kebebasan berkontrak dalam melakukan perjanjian dalam  menambah ketentuan dari peraturan perundang-undangan.

Pembahasan

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Dari peristiwa ini menimbulkan suatu hubungan hukum yang disebut hukum perikatan. Pengertian menurut subekti (1987 : 25) hokum perikatan adalah hubungan hukum dalam kekayaan antara dua pihak atau lebih atas suatu prestasi yang dapat dinilai dengan uang yang bersifat ekonomis misal jul beli, sewa menyewa dan hibah.

a.       Azas kebebasan berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak terlihat di dalam Pasal 1338 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pasal 1320 KUHP berisi tentang empat syarat shnya suatu perjanjian meliputi :

1.      Kesepakatan para pihak

2.      Kecakapan para pihak

3.      Objek tertentu

4.      Sebab yang hala

l

b.      Subjek Hukum Perikatan

Dalam hubungan hukum dikenal dengan subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Dalam perkembangannya manusia tidak mampu melaksanakan kegiatan atau usaha secara sendirian, maka lahirlah perkumpulan, asosiasi dan atau dikenal menggunakan hukum perikatan dalam kebebasan berkontrak sebagai berikut :

1.      Perusahaan perseroan

2.      Perrusahaan persekutuan (pasal 1618 KUH perdata)

3.      Persekutuan Komanditer (pasal 19 samapai 21 KUHD)

4.      Peseroan firma (pasal 16 samapai 18 KUHD)

5.      Perseroan terbatas (UU no.20 tahun 2007 tentang PT)

c.       Perbuatan Hukum perikatan

1.      jual-beli

Perjanjian jual beli sebagai perikatan antara penjual dengan pembeli dengan hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum berupa penyerahan barang dengan pembayaran  harga barang.

2.      sewa-menyewa

Kesepakatan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum antara sipenyewa dan sipemilik barang.

3.      Asuransi

Suatu perjanjian antar penanggung dengan tertanggung untuk mengalihkan resiko kerugian .

4.      Perbankan

Undang –undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menyatakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan.

5.      Haki

            Perlindungan atas hak cipta,merek dan paten serta desain industri

6.      perjanjian kerja

Peristiwa hukum dalam melaksanakan hubungan kerja antara pihak pekerja dengan pihak pemberi kerja.

7.      surat berharga

surat berharga adalah surat yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dialihkan kegunaannya untuk transaksi perdaganagan dari penerbitan sampai penagihan kepada pihak debitur.

8.      Pasar modal

Pasar modal adalah bursa efek. Bursa efek adalah tempat diperdagangkannya efek.

d.          Objek Hukum Perikatan

Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan secara langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Contoh hak kebendaan hak milik, hak sewa, hak memungut hasil dan lain-lain

e.            Wansprestasi dalam hukum perikatan

Penegakan hukum perikatan dilakukan apabila salah satu pihak dalam melakukan ingkar janji atau cidera janji.

Kesimpulan :

Pengertian hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lain. Sistem hukum perikatan bersifat terbuka. Hukum perikatan mempunyai azas –azas yaitu Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas konsensualisme.

Daftar pustaka :

Naja,Hr.daeng, 2009, pengantar hukum bisnis Indonesia,cetakan pertama,Jakarta,pustaka yustisia.

Simanjuntak,Emmy Pangaribuan, 1987, hukumpertanggungan, Yogyakarta, FH UGM

Subekti, R.1980, pokok-pokok hukum perdata, Jakarta, intermasa

Simatupang Richard Burton, 2007, Aspek Hukum Dalam Bisnis, cetakan kedua, jakata,rineka cipta.

Sumber : http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/11009119130_1411-545X.pdf

Disusun Oleh       :

-         Anggi Mustika Sari (20210824)

-         Hastanti Rusvita Mei (23210182)

-         Putri Khoirunnisa (25210455)

-         Rani Nuraini (25210644)

-         Rika Agustina (25210942)

Kelas                             :       2EB06

review jurnal haki (revisi)

Review Jurnal

PEMBERDAYAAN KOPERASI USAHA KECIL DAN

MENENGAH DALAM MEMANFAATKAN HAK

KEKAYAAN INTELEKTUAL

Idham Bustamam

       I.            Abstraksi

Para pengusaha di Indonesia belum memahami pentingnya HAKI untuk kegiatan usaha mereka hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah  kurangnya informasi mengenai HAKI hal ini bisa diatasi jika pemerintah sering melakukan penyuluhan tentang HAKI di berbagai daerah dan memberikan fasilitas untuk memperoleh HAKI.

    II.            Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini dunia perdagangan sudah tidak memiliki batas lagi.Hal ini didukung dengan kesepakatan perdagangan internasional seperti WTO,APTA dan APEC.Indonesia juga terus berbenah diri agar pengusaha di Indonesia bisa ikut andil dalam perdagangan internasional,baik usaha besar maupun usaha kecil dan menengah seperti koperasi.Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan memberikan perhatian khusus pada perlindugan Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI.Pemerintah sangat peduli dengan perkembangan usaha kecil dan menengah seperti koperasi hal ini ditunjukan dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan agar koperasi berkembang dan dapat bertahan di dunia perdagangan saat ini.Pemerintah juga mengeluarkan undang-undang no 19 tahun 1992 yang berisikan tentang perlindungan secara hukum hak atas merek yang dikeluarkan suatu badan usaha.

 III.            Pembahasan

Tujuan :

Seberapa minat untuk memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Faktor-faktor penyebab kurang minatnya untuk memanfaatkan Hak kekayaan Intelektual (HaKI) bagi koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Ruang lingkup penelitian meliputi :

1).  Gambaran produk-produk yang dihasilkan KUKM

2).  Langkah-langkah operasional yang telah dilakukan instansi, dinas yang menangani HaKI

3). Faktor-faktor penghambat dalam mendapatkan HaKI oleh Koperasi,Usaha Kecil dan  Menengah.

Kerangka pikiran :

HaKI adalah alat pendukung pertumbuhan ekonomi sebab dengan adanya perlindungan terhadap HaKI akan terbangkitkan motivasi manusia untuk menghasilkan karya intelektual”. (UU Hak Cipta, Paten & Merek, 2001).

·         “Merek” adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Perlindungan hukum bagi pemilik merek tidak hanya dapat dipandang dari aspek hukum saja, tetapi perlu dipandang dari aspekekonomi dan sosial yang terdapat dalam masyarakat.

·         Sosialisasi mendapatkan HAKI

Tujuan sosialisasi dibidang HaKI adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai sistem HaKI nasional maupun internasional termasuk dalam hal merek.

·         Sengketa merek bagi pelaku bisnis

Sengketa merek sering terjadi bagi pengusaha yang usahanya

sudah maju dan berkembang dengan baik dengan merek dagang dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat, dimana merek dagangnya tela dipalsukan oleh pengusaha lainnya.Sengketa penggunaan merek tanpa hak dapat digugat dengan delik perdata maupun pidana, disamping pembatalan pendaftaran merek tersebut. Tindak pidana dalam hal merek dapat dibagi 2, yaitu Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran.

Metode Penelitian

·         Lokasi penelitian yang dilakukan di 4 provinsi yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Lampung.

·         Populasi penelitian diambil dari setiap provinsi diambil 3 kabupaten/kota

·         Penarikan sampel dilakukan dengan metode Field Work Research dan Library Research

Hasil Penelitian

1). Rata-rata responden pernah mendengar HaKI (100,00%), tetapi belum mengerti arti dan pentingnya, serta prosedur pengajuan administrasi.

2). Rata-rata responden mengatakan tanpa HaKI perusahaan tetap jalan (75,00%). Usaha dikelola kecil-kecil dan diantaranya ada usaha yang turun-temurun

3). Rata-rata responden mengatakan kurang berminat memiliki HaKI (52,50%), dan tidak berminat (45,25%). Ini disebabkan biaya dikeluarkan akan mengganggu kelancaran usaha.

4). Hasil jajak pendapat dilapangan (survei responden) mengatakan, menunggu penyuluhan tentang HaKI dari pemerintah dan instansi terkait.

 Kesimpulan

 Dari masyarakat yang dijadikan responden sebagian besar belum memahami pentingnya   HAKI bagi kegiatan usaha mereka hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu:

·         kurangnya informasi mengenai HAKI,

·         usaha yang dikelola hanya usaha kecil dan usaha turun menurun,

·         biaya yang dikeluarkan untuk HAKI sangat besar dan akan menggangu kelancaran usaha,

·         kurangnya penyuluhan dari pemerintah mengenai HAKI.

Daftar Pustaka

Anonimous, (1992). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Departemen Koperasi, Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi. Jakarta.

Anonimous, (1995). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi Perkotaan. Jakarta.

Anonimous, (2001). Undang-undang Republik Indonesia Tentang Paten dan Merek Tahun 2001. Penerbit “Citra Umbara”. Bandung.

Disusun Oleh       :

-         Anggi Mustika Sari (20210824)

-         Hastanti Rusvita Mei (23210182)

-         Putri Khoirunnisa (25210455)

-         Rani Nuraini (25210644)

-         Rika Agustina (25210942)

Kelas                             :       2EB06

review jurnal sengketa ekonomi (revisi)

Review Jurnal

ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN

SENGKETA BISNIS DI LUAR PENGADILAN

M. Husni

       I.            Abstraksi

Hari ini arbitrase gambaran sebagai lembaga hukum yang penting sebagai salah satu
penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada satu perjanjian arbitrase bisnis yang dibuat oleh para pihak. Lembaga arbitrase memiliki aspek positif, seperti /
seperti rahasia para pihak sengketa, dan waktu penyelesaian yang
terkait dalam waktu singkat. Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang
menarik dalam resolusi sengketa bisnis yang terjadi / terjadi pelaku bisnis Suami
masyarakat, karena dipercaya lebih efisien dan efektif.

    II.            Pendahuluan

Dunia bisnis dalam menjalankan profesinya ingin agar segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Namun dalam kenyataannya ada kalanya

apa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak mempunyai penafsiran yang berbeda dengan apa yang telah disetujui dalam kontrak, sehingga hal ini dapat menimbulkan perselisihan atau sengketa. Selanjutnya setiap sengketa yang terjadi pada umumnya akan diusahakan agar dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat bagi kepentingan bersama. Namun tak sedikit pula harus menyelesaikan sengketa itu melalui jalur hukum baik melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Model penyelesaian sengketa di luar pengadilan inilah yang menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa.Model ini cukup popular di Amerika Serikat dan Eropa yang dikenal dengan nama ADR (Alternative Dispute Resolution) atau alternative penyelesaian sengketa  yang diantaranya meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

 III.            Pembahasan

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan menyampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Dalam UU No. 30 Tahun 1999, dapat kita temui sekurangnya ada lima macam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

·         Konsultasi

Dalam Black’s Law Dictionary yang dikutip oleh Gunawan Widjaja, pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada kliennya untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut (Widjaya, 2001).

·         Negosiasi

Negosiasi adalah “suatu proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak.

·         Mediasi

“Mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak

luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak” (Fuady, 2000).

·         Konsiliasi

Konsiliasi sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak dengan tugas sebagai fasilitator untuk menemukan para pihak agar dapat dilakukan penyelesaian sengketa.

Perjanjian Arbitrase sebagai pilihan dalam penelesaian sengketa bisnis

Arbitrase sebagai pilihan dalam penyelesaian sengketa bisnis dilakukan dengan berbagai pertimbangan, dimana mereka tidak ingin sengketa yang dihadapi diketahui orang dan lembaga arbitrase dapat memberikan jaminan kerahasiaan terhadap para pihak, baik dalam proses pemeriksaan berlangsung sampai setelah putusan dijatuhkan. Disamping itu, arbitrase diakui sebagai model penyelesaian sengketa yang mengedepankan pencapaian keadilan dengan pendekatan konsensus dan berdasarkan pada kepentingan para pihak dalam mencapai “Win Win Solution”. Namun dibalik semua kelebihan arbitrase ternyata ada satu hal penting yang sangat tidak memuaskan para pihak, terutama pada saat pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase, baik putusan arbitrase nasional maupun putusan internasional, di Indonesia selalu menghadapi kesulitan dan hambatan karena norma hukum yang ambivalen. Disatu pihak arbitrase diakui sebagai salah satu model penyelesaian sengketa yang efektif, tetapi disisi lain putusan arbitrase dapat dilaksanakan apabila tidak mendapatkan perintah untuk dieksekusi dari Pengadilan Negeri.Namun karena arbitrase memiliki kelebihan yang banyak menguntungkan dunia bisnis maka badan arbitrase terbukti sebagai pilihan dalam penyelesaian sengketa dalam kontrak dagang yang paling dianjurkan dan paling diminati. Di samping itu dengan nama baik para pihak, semua permasalahan ingin diselesaikan dengan cepat dan dengan itikad baik untuk melaksanakan hasil putusan arbiter. Dengan demikian, arbitrase merupakan jalan yang terbaik bagi para pihak, dan itulah sebabnya para pihak memilih arbitrase sebagai alternative penyelesaian sengketa bisnis.

 IV.            Kesimpulan

Perjanjian Arbitrase terbukti menjadi pilihan para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa karena memberikan banyak keuntungan yaitu : memberikan jaminan kerahasiaan sengketa dari berbagai pihak,tingkat keadilannya tinggi dan dapat mencapai kondisi win win solution sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,tetapi arbitrase juga memiliki kelemahan yaitu adanya hambatan dalam pengeksekusian hasil arbitrase terkait norma hukum yang ambivalen namun hal itu tidak menjadi masalah karena keuntungan yang diberikan lebih banyak,oleh karena itu para pelaku bisnis memilih arbitrase sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulrrasyid, Priyatna. 2002. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu

Pengantar, Jakarta: Fikahati Aneska.

Badrulzaman, Mariam Darus. 2004, Beberapa Pemikiran Mengenai Penyelesaian Sengketa di

Bidang Ekonomi dan Keuangan di Luar Pengadilan, Makalah pada Acara Peresmian

BANI Sumatera Utara di Medan, tanggal 3 April 2004.

Fuady, Munir. 2000, Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Bandung:

Citra Aditya Bakti, hal 42.

Disusun Oleh       :

-         Anggi Mustika Sari (20210824)

-         Hastanti Rusvita Mei (23210182)

-         Putri Khoirunnisa (25210455)

-         Rani Nuraini (25210644)

-         Rika Agustina (25210942)

Kelas                             :       2EB06